Kaum Buruh, Jangan Mau Ditipu Prabowo!
Pada Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2014, mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, hadir dan berpidato di acara May Day Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Para buruh KSPI menawarkan kontrak politik kepada bekas menantu Soeharto yang menjadi capres dalam Pilpres 2014 mendatang itu. Kontrak politik tersebut berisikan 10 poin. Diantaranya kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan penghapusan outsourcing.
Namun, penandatanganan kontrak ternyata tidak terjadi dalam acara tersebut. Beberapa media memberitakan bahwa Prabowo ‘lupa’ menandatangani kontrak tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa penandatanganan kontrak baru akan dilakukan setelah Prabowo resmi menjadi capres—sekarang Prabowo sudah resmi menjadi capres. Tetapi, kalaupun Prabowo jadi menandatangani kontrak tersebut, Prabowo hampir pasti akan mengingkari kontrak itu. Pasalnya, Prabowo memiliki watak anti-buruh.
Berjanji itu gampang, tetapi watak sejati seseorang terlihat dari perilakunya. Dalam hal ini, watak anti-buruh Prabowo bisa dilihat dari sepak terjang dia. Mari kita lihat kasus penculikan dan penghilangan paksa oleh Prabowo di masa lalu. Selama ini, para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa dikesankan hanya merupakan aktivis mahasiswa dan pro-demokrasi. Tetapi, sebagian dari mereka sebenarnya adalah aktivis buruh.
Sebut saja Herman Hendrawan, salah satu korban penculikan Prabowo. Herman memang berlatar belakang mahasiswa (UNAIR), tetapi ia adalah juga seorang aktivis buruh. Herman terlibat dalam pemogokan PT Sritex di Solo pada Desember 1995. Pemogokan ini direpresi militer dan Herman termasuk salah satu yang ditangkap. Tidak gentar dengan pengalaman ini, Herman terus mengorganisir buruh. Ia terlibat dalam pengorganisiran di Tandes, Sidoarjo. Sejak Januari 1996, Herman menjadi ketua Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) Cabang Surabaya. Pada 1998, Herman diculik dan hilang sampai saat ini.[1]
Dulu, Prabowo memang merupakan bagian dari rezim Soeharto yang anti-buruh. Upah minimum di masa Soeharto, misalnya, sering tidak sesuai dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)—KFM sekarang sudah menjadi KHL. Pada 1991, Ketentuan Upah Minimum (KUM) regional di seluruh Indonesia rata-rata baru memenuhi 68% KFM buruh lajang. Di beberapa propinsi, seperti Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, KUM bahkan lebih kecil lagi, yakni sekitar 40-45% dari KFM.[2]
Rezim Soeharto juga berupaya memandulkan serikat dan gerakan buruh dengan berbagai kebijakan dan tindakan represifnya. Hal ini terlihat nyata dalam kasus Marsinah, buruh perempuan pabrik PT Catur Surya, yang disiksa dan dibunuh karena berjuang bersama kawan-kawannya untuk perbaikan nasib mereka. Jenazahnya ditemukan pada 9 Mei 1993 di sebuah gubuk di Hutan Wilangan, Nganjuk, dengan kondisi mengenaskan. Kemaluannya hancur, tulang panggul dan lehernya hancur, perutnya luka ditusuk, sekujur tubuhnya penuh memar.
Watak anti-buruh Prabowo juga dapat dilihat dari perilakunya di masa kini—bukan hanya di masa lalu. Mari kita lihat kasus buruh di salah satu perusahaan milik Prabowo, yakni PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Belum lama ini, para buruh PT Kertas Nusantara melancarkan protes. Sejak November 2013 sampai Maret 2014, pembayaran gaji mereka belum diselesaikan. Lalu, sejak Desember 2012, pembayaran iuran Jamsostek belum dilakukan oleh perusahaan. Padahal pemotongan iuran Jamsostek terus dilakukan sesuai dengan slip gaji pekerja.[3]
Kemudian, Prabowo juga memiliki PT Gardatama Nusantara yang menyediakan pelayanan jasa keamanan di Indonesia.[4] Artinya, PT Gardatama menyalurkan pekerja keamanan outsourcing ke perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan jasa keamanan. Mari kita berpikir secara jernih, bagaimana mungkin mengharapkan penghapusan outsourcing dari Prabowo, sementara dia sendiri menjalankan bisnis outsourcing?
Setelah melihat rekam jejak Prabowo di atas, apakah kita masih akan mempercayai tipuan Prabowo yang berusaha mencitrakan dirinya sebagai capres pro-buruh? Prabowo hanya mendekati kita karena dia memiliki kepentingan untuk memenangkan dirinya menjadi presiden. Prabowo sejatinya adalah ancaman bagi kaum buruh. Dan jika pimpinan kita, seperti Iqbal, hendak menjerumuskan kita semua dengan mendukung Prabowo, maka kita perlu mengkritik dan menentangnya. Kawan-kawan buruh, jangan mau ditipu Prabowo!
Catatan:
[1] Wilson dan Nor Hiqmah, “Herman sudah memilih untuk hidup di gerakan,” pernah dimuat dalam buku Mereka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan (Jakarta: IKOHI, Oktober 2004).
[2] Juni Thamrin, “Kebijaksanaan Pengupahan Buruh Pada Masa Orde Baru,” 3-4.
[3] Firman Hidayat, “5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok,” Tempo.co, 20 Januari 2014, diunduh pada 28 Maret 2014 dari http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/058546632/5-Bulan-Tak-Digaji-Karyawan-Prabowo-Subianto-Mogok; Rachmad Subiyanto, “Gaji Tak Dibayar, Karyawan Kertas Nusantara Surati Kemenakertrans,” Bisnis Indonesia Regional Timur, 20 Maret 2014, diunduh pada 28 Maret 2014 dari http://makassar.bisnis.com/read/20140320/10/176560/gaji-tak-dibayar-karyawan-kertas-nusantara-surati-kemenakertrans.
[4] Situs PT Gardatama Nusantara ada di http://gardatama.com.
Namun, penandatanganan kontrak ternyata tidak terjadi dalam acara tersebut. Beberapa media memberitakan bahwa Prabowo ‘lupa’ menandatangani kontrak tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa penandatanganan kontrak baru akan dilakukan setelah Prabowo resmi menjadi capres—sekarang Prabowo sudah resmi menjadi capres. Tetapi, kalaupun Prabowo jadi menandatangani kontrak tersebut, Prabowo hampir pasti akan mengingkari kontrak itu. Pasalnya, Prabowo memiliki watak anti-buruh.
Berjanji itu gampang, tetapi watak sejati seseorang terlihat dari perilakunya. Dalam hal ini, watak anti-buruh Prabowo bisa dilihat dari sepak terjang dia. Mari kita lihat kasus penculikan dan penghilangan paksa oleh Prabowo di masa lalu. Selama ini, para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa dikesankan hanya merupakan aktivis mahasiswa dan pro-demokrasi. Tetapi, sebagian dari mereka sebenarnya adalah aktivis buruh.
Sebut saja Herman Hendrawan, salah satu korban penculikan Prabowo. Herman memang berlatar belakang mahasiswa (UNAIR), tetapi ia adalah juga seorang aktivis buruh. Herman terlibat dalam pemogokan PT Sritex di Solo pada Desember 1995. Pemogokan ini direpresi militer dan Herman termasuk salah satu yang ditangkap. Tidak gentar dengan pengalaman ini, Herman terus mengorganisir buruh. Ia terlibat dalam pengorganisiran di Tandes, Sidoarjo. Sejak Januari 1996, Herman menjadi ketua Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) Cabang Surabaya. Pada 1998, Herman diculik dan hilang sampai saat ini.[1]
Dulu, Prabowo memang merupakan bagian dari rezim Soeharto yang anti-buruh. Upah minimum di masa Soeharto, misalnya, sering tidak sesuai dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)—KFM sekarang sudah menjadi KHL. Pada 1991, Ketentuan Upah Minimum (KUM) regional di seluruh Indonesia rata-rata baru memenuhi 68% KFM buruh lajang. Di beberapa propinsi, seperti Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, KUM bahkan lebih kecil lagi, yakni sekitar 40-45% dari KFM.[2]
Rezim Soeharto juga berupaya memandulkan serikat dan gerakan buruh dengan berbagai kebijakan dan tindakan represifnya. Hal ini terlihat nyata dalam kasus Marsinah, buruh perempuan pabrik PT Catur Surya, yang disiksa dan dibunuh karena berjuang bersama kawan-kawannya untuk perbaikan nasib mereka. Jenazahnya ditemukan pada 9 Mei 1993 di sebuah gubuk di Hutan Wilangan, Nganjuk, dengan kondisi mengenaskan. Kemaluannya hancur, tulang panggul dan lehernya hancur, perutnya luka ditusuk, sekujur tubuhnya penuh memar.
Watak anti-buruh Prabowo juga dapat dilihat dari perilakunya di masa kini—bukan hanya di masa lalu. Mari kita lihat kasus buruh di salah satu perusahaan milik Prabowo, yakni PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Belum lama ini, para buruh PT Kertas Nusantara melancarkan protes. Sejak November 2013 sampai Maret 2014, pembayaran gaji mereka belum diselesaikan. Lalu, sejak Desember 2012, pembayaran iuran Jamsostek belum dilakukan oleh perusahaan. Padahal pemotongan iuran Jamsostek terus dilakukan sesuai dengan slip gaji pekerja.[3]
Kemudian, Prabowo juga memiliki PT Gardatama Nusantara yang menyediakan pelayanan jasa keamanan di Indonesia.[4] Artinya, PT Gardatama menyalurkan pekerja keamanan outsourcing ke perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan jasa keamanan. Mari kita berpikir secara jernih, bagaimana mungkin mengharapkan penghapusan outsourcing dari Prabowo, sementara dia sendiri menjalankan bisnis outsourcing?
Setelah melihat rekam jejak Prabowo di atas, apakah kita masih akan mempercayai tipuan Prabowo yang berusaha mencitrakan dirinya sebagai capres pro-buruh? Prabowo hanya mendekati kita karena dia memiliki kepentingan untuk memenangkan dirinya menjadi presiden. Prabowo sejatinya adalah ancaman bagi kaum buruh. Dan jika pimpinan kita, seperti Iqbal, hendak menjerumuskan kita semua dengan mendukung Prabowo, maka kita perlu mengkritik dan menentangnya. Kawan-kawan buruh, jangan mau ditipu Prabowo!
Catatan:
[1] Wilson dan Nor Hiqmah, “Herman sudah memilih untuk hidup di gerakan,” pernah dimuat dalam buku Mereka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan (Jakarta: IKOHI, Oktober 2004).
[2] Juni Thamrin, “Kebijaksanaan Pengupahan Buruh Pada Masa Orde Baru,” 3-4.
[3] Firman Hidayat, “5 Bulan Tak Digaji Karyawan Prabowo Subianto Mogok,” Tempo.co, 20 Januari 2014, diunduh pada 28 Maret 2014 dari http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/058546632/5-Bulan-Tak-Digaji-Karyawan-Prabowo-Subianto-Mogok; Rachmad Subiyanto, “Gaji Tak Dibayar, Karyawan Kertas Nusantara Surati Kemenakertrans,” Bisnis Indonesia Regional Timur, 20 Maret 2014, diunduh pada 28 Maret 2014 dari http://makassar.bisnis.com/read/20140320/10/176560/gaji-tak-dibayar-karyawan-kertas-nusantara-surati-kemenakertrans.
[4] Situs PT Gardatama Nusantara ada di http://gardatama.com.
Comments
Post a Comment