Zetetick

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu masalah kronis dan akut yang dihadapi Indonesia pasca-reformasi. Laporan Setara Institute mencatat, pada tahun 2013, terdapat 222 kasus pelanggaran KBB dengan 292 bentuk tindakan. [1]

Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Seperti biasa, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Judul: The NHS: A Difficult Beginning Sutradara: Ian MacMillan Produser: Mark Hayhurst Produser Eksekutif: Edmund Coulthard dan Grant McKee Penerbit: BBC, 2008 Durasi: 77 menit Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM), kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [1] menyatakan, negara harus mengakui dan mewujudkan hak setiap orang "untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental." Adapun Kovenan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005.

Pada Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2014, mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, hadir dan berpidato di acara May Day Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Para buruh KSPI menawarkan kontrak politik kepada bekas menantu Soeharto yang menjadi capres dalam Pilpres 2014 mendatang itu. Kontrak politik tersebut berisikan 10 poin. Diantaranya kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan penghapusan outsourcing .

Judul: Beyond Elections: Redefining Democracy in the Americas Sutradara/Produser: Silvia Leindecker dan Michael Fox Penerbit: PM Press/Estreito Meios Productions, 2008 Durasi: 114 menit Sejak kejatuhan Soeharto, Indonesia sudah menggelar tiga kali Pemilu. Dan sebentar lagi, kita akan menghadapi Pemilu yang keempat. Selama ini, Pemilu tidak banyak berdampak pada perbaikan kehidupan rakyat Indonesia. Padahal Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi, yang memiliki arti ‘kekuasaan oleh rakyat.’ Tetapi, setelah mencoblos pilihannya, rakyat nyaris tidak punya kuasa apa-apa lagi atas negara. Yang berkuasa hanyalah segelintir elit. Gagasan normatif tentang demokrasi berkontradiksi dengan praktek riil demokrasi.

“Prabowo dikatakan ada persoalan HAM, tetapi buruh tidak bersinggungan jadi agak sulit dikaitkan dengan buruh,” kata Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam sebuah diskusi di FISIP UI pada 25 Maret 2014, seperti dilansir oleh Tribunnews.com . [1] Iqbal seolah menyatakan bahwa buruh boleh memilih Prabowo, karena meski Prabowo memiliki persoalan HAM, tetapi HAM bukan kepentingan buruh. Mari kita komentari pernyataan Iqbal ini.

Tanggapan Atas Martin Suryajaya Dalam tulisannya yang berjudul “Marxisme dan Propaganda” , Martin Suryajaya memaparkan bagaimana seharusnya propaganda Marxis itu dijalankan. Titik berangkat propaganda Marxis, menurut Martin, adalah kebenaran. Dan apa yang dimaksud kebenaran di sini adalah metode Marx. Ajaran spesifik Marxisme bisa keliru, karena data-data yang tersedia di zaman Marx bisa saja tidak memadai. Namun, tidak demikian dengan metodenya. Penerapan metode Marx terhadap bahan-bahan yang lebih lengkap dari yang Marx dapatkan bisa menghasilkan kebenaran baru yang lebih benar dari yang ada di ajaran spesifik Marx.

Judul buku: The Communist Manifesto Penulis: Karl Marx dan Friedrich Engels Penerbit: Pluto Press, London, 2008 Tebal: 115 halaman Pada Februari 1848, terbit dokumen politik Marxis pertama dalam sejarah, Manifesto Komunis (selanjutnya disebut Manifesto ). Dokumen ini merupakan platform politik Liga Komunis, gerakan pekerja internasional pertama di era kapitalisme. Meski ditulis oleh Marx dibantu Engels, dan pandangan mereka memang mendominasi isinya, dokumen ini sebenarnya adalah produk diskusi dan perdebatan di Liga Komunis. Dalam rangka memperingati 166 tahun Manifesto , saya hendak mengulas gagasan-gagasan pokok dokumen tersebut. Sebagai dokumen politik, Manifesto dapat dibaca dengan struktur logis berikut: perumusan masalah, solusi, dan beberapa turunan dari solusi itu. Tetapi, sebelum masuk ke ulasan atas isinya, mari kita bahas terlebih dahulu konteks lahirnya Manifesto .