Posts

Marxisme dan Problem Relativisme

Relativisme pernah dan masih menjadi bagian dari iklim intelektual kiri di Indonesia. Posisi relativis menyatakan bahwa setiap posisi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang ada hanyalah posisi-posisi yang berbeda. Konsekuensinya, setiap posisi harus bisa mentolerir posisi lainnya. Tidak boleh ada posisi yang mengalahkan posisi lainnya. Dan jika ada satu posisi yang mendesakkan dirinya, maka posisi itu akan dikritik sebagai totalitarian.

Nasib Pengungsi Syi’ah Sampang dan Tanggung Jawab Negara

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu masalah kronis dan akut yang dihadapi Indonesia pasca-reformasi. Laporan Setara Institute mencatat, pada tahun 2013, terdapat 222 kasus pelanggaran KBB dengan 292 bentuk tindakan. [1]

Rezim Jokowi-JK dan Alasan Basi Konsumsi BBM

Image
Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Seperti biasa, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Jaminan Kesehatan Gratis Berbasis Pajak: Belajar dari NHS Inggris

Image
Judul: The NHS: A Difficult Beginning Sutradara: Ian MacMillan Produser: Mark Hayhurst Produser Eksekutif: Edmund Coulthard dan Grant McKee Penerbit: BBC, 2008 Durasi: 77 menit Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM), kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [1] menyatakan, negara harus mengakui dan mewujudkan hak setiap orang "untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental." Adapun Kovenan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005.

Kaum Buruh, Jangan Mau Ditipu Prabowo!

Pada Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2014, mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, hadir dan berpidato di acara May Day Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Para buruh KSPI menawarkan kontrak politik kepada bekas menantu Soeharto yang menjadi capres dalam Pilpres 2014 mendatang itu. Kontrak politik tersebut berisikan 10 poin. Diantaranya kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan penghapusan outsourcing .

Belajar Demokrasi dari Amerika Latin

Image
Judul: Beyond Elections: Redefining Democracy in the Americas Sutradara/Produser: Silvia Leindecker dan Michael Fox Penerbit: PM Press/Estreito Meios Productions, 2008 Durasi: 114 menit Sejak kejatuhan Soeharto, Indonesia sudah menggelar tiga kali Pemilu. Dan sebentar lagi, kita akan menghadapi Pemilu yang keempat. Selama ini, Pemilu tidak banyak berdampak pada perbaikan kehidupan rakyat Indonesia. Padahal Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi, yang memiliki arti ‘kekuasaan oleh rakyat.’ Tetapi, setelah mencoblos pilihannya, rakyat nyaris tidak punya kuasa apa-apa lagi atas negara. Yang berkuasa hanyalah segelintir elit. Gagasan normatif tentang demokrasi berkontradiksi dengan praktek riil demokrasi.

Kaum Buruh Jangan Pilih Gerindra dan Prabowo!

“Prabowo dikatakan ada persoalan HAM, tetapi buruh tidak bersinggungan jadi agak sulit dikaitkan dengan buruh,” kata Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam sebuah diskusi di FISIP UI pada 25 Maret 2014, seperti dilansir oleh Tribunnews.com . [1] Iqbal seolah menyatakan bahwa buruh boleh memilih Prabowo, karena meski Prabowo memiliki persoalan HAM, tetapi HAM bukan kepentingan buruh. Mari kita komentari pernyataan Iqbal ini.