Zetetick

Daniel Avelar dan Bianca Ferrari "Gereja Saint Mary di Iqrit" , oleh צילום:ד"ר אבישי טייכר, dengan lisensi CC BY 2.5 . Di sebuah puncak bukit di utara Galilea, sebuah gereja kecil berdiri sendirian dikelilingi oleh puing-puing. Itu adalah bangunan terakhir yang tersisa di desa Palestina yang bernama Iqrit, yang dikosongkan dan hancur menyusul pendirian Negara Israel pada 15 Mei 1948. “Tempat ini sangat berarti bagi kami, ia mengingatkan kami dari mana kami berasal,” kata Samer Toume, yang kakek neneknya termasuk di antara 600 orang Kristen yang diusir dari Iqrit oleh Pasukan Pertahanan Israel hampir tujuh dekade yang lalu. Kisah Iqrit sama dengan kisah 530 desa lainnya yang dihancurkan dalam sebuah proses yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai pendirian Israel―dan yang oleh orang-orang Palestina dikenal sebagai “Nakba,” istilah Arab untuk “malapetaka.” Orang-orang Yahudi Eropa yang pertama mendarat di pantai Palestina dan mendirikan pemukiman awal pada abad ke-19. Pa...

" Proletarian Internationalism " oleh Jacob Anikulapo dengan lisensi CC BY-NC-SA 2.0 . Untuk menjamin ketersediaan sumberdaya (bahan baku dan tenaga-kerja) serta pasar, kelas borjuis membutuhkan sebuah teritori yang menyatu secara politik dan budaya. Kemunculan negara-bangsa ( nation-state ) pada dasarnya didorong oleh kebutuhan ini. Sejak kemunculan kapitalisme sampai dengan sekarang, teritori dunia terbagi-bagi ke dalam negara-bangsa. Namun, pembagian ini tidak pernah stabil dan terus berubah. Selalu muncul negara baru di dunia ini. Pasalnya, kelas borjuis selalu saling bersaing, dan salah satu bentuk persaingan itu adalah perebutan teritori untuk penguasaan sumberdaya serta pasar. Konsentrasi produksi yang melahirkan kapitalisme monopoli (imperialisme), memang membuat kelas kapitalis lebih mampu mengendalikan persaingan di antara mereka. Misalnya, dengan membentuk kartel atau aliansi antar-negara. Tetapi, hal itu hanya bersifat sementara saja. Selama cara produksi yang b...

Pandemi Covid-19 membawa serta krisis ekonomi global. Meski sebelum pandemi, benih-benih krisis sudah terlihat, [1] tetapi pandemi memastikan krisis ekonomi terjadi pada 2020 dengan tingkat yang parah. Pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal kedua 2020 mencatat penurunan sebesar -5,32%. Gelombang PHK pun menerpa para pekerja di Indonesia. Dampak ekonomi pandemi memang sulit dihindari. Pasalnya, upaya memutus rantai penularan Covid-19 mensyaratkan diminimalisirnya interaksi fisik secara sementara. Padahal, kegiatan ekonomi memerlukan interaksi fisik antar-orang sampai derajat tertentu―tidak semua kegiatan ekonomi bisa dilakukan secara daring. Tetapi, itu tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan untuk melindungi penghidupan rakyat. Pemerintah sendiri sudah menjalankan berbagai program perlindungan sosial. Selain meneruskan yang lama, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), pemerintah juga mengeluarkan yang baru, seperti BLT untuk pekerja dengan upah...

Ada banyak kampanye hitam yang dilancarkan oleh Negara dan para pendukungnya terhadap gerakan melawan Omnibus Law. Di antaranya adalah kampanye yang menyatakan bahwa para pekerja yang menuntut pencabutan Omnibus Law adalah para pemalas yang tidak tahu diri. Kampanye ini absurd, mengingat hampir semua barang kebutuhan hidup kita, mulai dari makanan, pakaian, rumah, telepon genggam, komputer, jalan, jembatan, mobil, motor, gedung, dlsb., bisa ada karena dikerjakan oleh kelas pekerja. Adalah kelas pekerja yang mengoperasikan alat-alat dan mesin-mesin untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga barang-barang tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara, pengusaha [1] tidak mengoperasikan alat-alat atau mesin-mesin di pabrik. Pengusaha tidak terlibat dalam proses kerja ( labor process ) yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Budi Hartono, pemilik Djarum Group, misalnya, tidak ikut melinting rokok kretek Djarum. Yang melakukan ...

Catatan Penerjemah Tulisan tentang bagaimana Dewan-Dewan Rakyat bekerja pada masa Revolusi Rusia ini, diterjemahkan dari John Reed, “Soviets in Action” , yang diterbitkan di majalah The Liberator pada Oktober 1918. John Reed (1887-1920) adalah seorang jurnalis dan aktivis sosialis Amerika Serikat. Ia terkenal dengan liputan langsungnya atas Revolusi Rusia yang diterbitkan dalam bentuk buku pada 1919 dengan judul Sepuluh Hari yang Mengguncang Dunia . Dalam tulisan ini, Reed menggunakan kalender Gregorius―yang umum dipakai sekarang―untuk penanggalan revolusi Rusia. Sementara Rusia pada 1917 masih menggunakan kalender Julius. Itu kenapa Reed menyebut “revolusi Maret” dan “revolusi November” untuk apa yang biasa kita kenal dengan “revolusi Februari” dan “revolusi Oktober.” Bulan Februari dan Oktober dalam kalender Julius sama dengan bulan Maret dan November dalam kalender Gregorius. Adapun Rusia baru mengadopsi kalender Gregorius pada 1918. Revolusi Rusia 1917 sendiri biasa dibagi menjad...

Lebih dari satu dekade belakangan ini, Bahan Bakar Nabati (BBN) yang biasa disebut biofuel atau agrofuel [1] banyak didorong sebagai sumber energi terbarukan pengganti bahan bakar fosil. Berbagai negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong produksi dan penggunaan biofuel . Produksi biofuel secara global pun mengalami peningkatan drastis sejak awal tahun 2000an.

In revolutionary Marxist tradition, the bourgeois state and its various institutions, including the parliament, can not be used to radically transform capitalism into socialism. [1] However, participation in the bourgeois state remains important to strengthen the political position of the socialists and the working class.

Pada 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU Parpol tahun 2011 ini kabarnya akan direvisi lagi. [1] Namun, sampai saat ini, UU Parpol tahun 2011 ini merupakan UU Parpol yang berlaku dan mengatur partai politik, termasuk syarat pembentukan dan kepesertaan partai politik dalam Pemilu 2019.

Dalam tulisannya, “Jadi Kiri itu Mesti Move On” yang diterbitkan di RumahKiri.org , Kresna Herka Sasongko menganggap bahwa pembangunan partai bukanlah solusi untuk membangun “Gerakan Kiri Baru Indonesia” pasca reformasi. [1] Pasalnya, membangun partai di masa kini “bukan hanya klasik, tetapi juga utopis.”

Masalah pokok sektor kesehatan Indonesia yang suka diangkat oleh kalangan gerakan adalah BPJS Kesehatan. Tetapi, masalah pokok di sektor kesehatan sebenarnya bukan hanya BPJS Kesehatan. Dunia fasilitas kesehatan Indonesia juga bermasalah. Yang dimaksud dengan ‘dunia fasilitas kesehatan’ di sini adalah para produsen kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, klinik, dan yang semacamnya. Bisa juga disebut dengan istilah ‘industri kesehatan.’

Pada 25 November 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). [1] Dengan adanya UU BPJS, [2] pengelolaan program asuransi sosial yang sebelumnya tersebar, hendak ditata ulang dan disentralisasi di bawah BPJS.

Dalam ilmu sosial, ada beragam metode analisis sosial. Tiap metode memiliki asumsi-asumsi teoritis tertentu tentang hakikat dasar masyarakat (ontologi sosial). Demikian pula dengan Marxisme sebagai metode analisis sosial. Asumsi ontologi sosial dari metode analisis Marxis adalah materialisme historis. Di sini, kita akan membahas dua komponen pokok materialisme historis, yaitu pertama , teori tentang hubungan antara masyarakat/struktur sosial dengan individu/agensi, dan kedua , teori tentang relasi antara infrastruktur (ekonomi) dengan suprastruktur (politik, budaya, hukum, dst.).

Relativisme pernah dan masih menjadi bagian dari iklim intelektual kiri di Indonesia. Posisi relativis menyatakan bahwa setiap posisi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang ada hanyalah posisi-posisi yang berbeda. Konsekuensinya, setiap posisi harus bisa mentolerir posisi lainnya. Tidak boleh ada posisi yang mengalahkan posisi lainnya. Dan jika ada satu posisi yang mendesakkan dirinya, maka posisi itu akan dikritik sebagai totalitarian.

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan salah satu masalah kronis dan akut yang dihadapi Indonesia pasca-reformasi. Laporan Setara Institute mencatat, pada tahun 2013, terdapat 222 kasus pelanggaran KBB dengan 292 bentuk tindakan. [1]

Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Seperti biasa, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Judul: The NHS: A Difficult Beginning Sutradara: Ian MacMillan Produser: Mark Hayhurst Produser Eksekutif: Edmund Coulthard dan Grant McKee Penerbit: BBC, 2008 Durasi: 77 menit Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM), kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [1] menyatakan, negara harus mengakui dan mewujudkan hak setiap orang "untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental." Adapun Kovenan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005.

Pada Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2014, mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, hadir dan berpidato di acara May Day Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadium Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Para buruh KSPI menawarkan kontrak politik kepada bekas menantu Soeharto yang menjadi capres dalam Pilpres 2014 mendatang itu. Kontrak politik tersebut berisikan 10 poin. Diantaranya kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan penghapusan outsourcing .

Judul: Beyond Elections: Redefining Democracy in the Americas Sutradara/Produser: Silvia Leindecker dan Michael Fox Penerbit: PM Press/Estreito Meios Productions, 2008 Durasi: 114 menit Sejak kejatuhan Soeharto, Indonesia sudah menggelar tiga kali Pemilu. Dan sebentar lagi, kita akan menghadapi Pemilu yang keempat. Selama ini, Pemilu tidak banyak berdampak pada perbaikan kehidupan rakyat Indonesia. Padahal Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi, yang memiliki arti ‘kekuasaan oleh rakyat.’ Tetapi, setelah mencoblos pilihannya, rakyat nyaris tidak punya kuasa apa-apa lagi atas negara. Yang berkuasa hanyalah segelintir elit. Gagasan normatif tentang demokrasi berkontradiksi dengan praktek riil demokrasi.

“Prabowo dikatakan ada persoalan HAM, tetapi buruh tidak bersinggungan jadi agak sulit dikaitkan dengan buruh,” kata Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam sebuah diskusi di FISIP UI pada 25 Maret 2014, seperti dilansir oleh Tribunnews.com . [1] Iqbal seolah menyatakan bahwa buruh boleh memilih Prabowo, karena meski Prabowo memiliki persoalan HAM, tetapi HAM bukan kepentingan buruh. Mari kita komentari pernyataan Iqbal ini.

Tanggapan Atas Martin Suryajaya Dalam tulisannya yang berjudul “Marxisme dan Propaganda” , Martin Suryajaya memaparkan bagaimana seharusnya propaganda Marxis itu dijalankan. Titik berangkat propaganda Marxis, menurut Martin, adalah kebenaran. Dan apa yang dimaksud kebenaran di sini adalah metode Marx. Ajaran spesifik Marxisme bisa keliru, karena data-data yang tersedia di zaman Marx bisa saja tidak memadai. Namun, tidak demikian dengan metodenya. Penerapan metode Marx terhadap bahan-bahan yang lebih lengkap dari yang Marx dapatkan bisa menghasilkan kebenaran baru yang lebih benar dari yang ada di ajaran spesifik Marx.